News, Bekasi , – Komunitas KDM Nusantara mengonsolidasikan jajaran pengurus dari Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Selatan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Aula Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Minggu (25/10/2026). Selain memperkuat koordinasi DPP, DPD, dan DPC, forum tersebut menetapkan sejumlah program kerja, termasuk rencana pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk memperluas pelayanan kepada masyarakat.
Rakornas diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars KDM Nusantara. Kegiatan tersebut diikuti jajaran pengurus KDM Nusantara dari tingkat DPP, DPD hingga DPC yang berasal dari tiga provinsi.
Camat Jatisampurna Nata Wirya turut menghadiri kegiatan tersebut. Hadir pula jajaran Polsek Jatisampurna, termasuk Iptu Limbong bersama personel kepolisian lainnya.
Ketua DPD KDM Nusantara Jawa Barat, H. Deden R. Hidayat, mengatakan Rakornas menjadi sarana untuk menyatukan langkah sekaligus memperkuat komunikasi antarpengurus. Konsolidasi dinilai penting agar struktur organisasi di setiap daerah dapat bekerja secara efektif.
“Rakornas ini memudahkan kita berkomunikasi. Perwakilan yang hadir juga dapat menentukan orang-orang yang bisa dipercaya untuk memperkuat masing-masing DPC. Mudah-mudahan keberadaan mereka dapat membantu mengatasi kesulitan di masing-masing wilayah,” ujar Deden.
Menurut dia, DPD KDM Nusantara Jawa Barat berkomitmen membangun sinergi dengan seluruh jajaran. Program organisasi yang telah disepakati diharapkan tidak berhenti pada hasil rapat, tetapi dapat direalisasikan oleh masing-masing DPC sesuai kebutuhan masyarakat di wilayahnya.
Sementara itu, Ketua Umum KDM Nusantara HM Bachtiar meminta seluruh DPD dan DPC yang telah terbentuk segera bergerak dan bersinergi untuk menjalankan program kerja hasil Rakornas.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pembentukan LBH dan Posbakum. Bachtiar mengatakan, KDM Nusantara tidak hanya diarahkan bergerak dalam kegiatan sosial, tetapi juga berupaya memberikan pelayanan dan pendampingan di bidang hukum bagi masyarakat.
“DPD dan DPC yang sudah terbentuk harus segera bersinergi untuk mewujudkan program-program kerja yang sudah ditentukan dalam Rakornas. KDM Nusantara selain bergerak di bidang sosial juga akan bergerak di bidang hukum,” kata Bachtiar.
Untuk merealisasikan program tersebut, pihaknya akan menindaklanjuti proses legalitas LBH. Posbakum nantinya diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat yang membutuhkan informasi, konsultasi maupun pendampingan hukum.
“Kami akan membuat Posbakum atau Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat. Setelah Rakornas ini, kami juga akan menindaklanjuti proses legalitas LBH tersebut,” ujarnya.
Tak hanya bidang sosial dan hukum, KDM Nusantara menyiapkan program yang menyasar kalangan pelajar. Organisasi tersebut merencanakan Festival Teater tingkat SMA se-Jawa Barat yang akan memperebutkan Piala Gubernur Jawa Barat dan dijadwalkan bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional.
KDM Nusantara juga telah menyusun agenda lanjutan pada 2027 berupa Silaturahmi Nasional dan Deklarasi Komunitas KDM Nusantara. Kegiatan tersebut dirancang untuk memperluas jaringan sekaligus memperkuat soliditas organisasi di berbagai daerah.
Bachtiar berharap KDM Nusantara dapat tumbuh sebagai organisasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga berharap jajaran organisasi dapat berkontribusi mengawal kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan visi Jawa Barat Istimewa.
Rakornas di Jatisampurna tersebut sekaligus menjadi titik awal bagi jajaran KDM Nusantara untuk menerjemahkan konsolidasi organisasi menjadi program konkret. DPD dan DPC didorong tidak sekadar memperkuat struktur, tetapi juga menghadirkan kegiatan sosial, bantuan hukum, pendidikan, dan pemberdayaan yang dapat dirasakan langsung masyarakat. (Eg@)
